MAKALAH PENYELESAIAN KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MYANMAR BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

 KATA PENGANTAR

            Segala puji dan syukur kepada sumber segala kebenaran,sumber ilmu pengetahuan ,Sang Maha Segalanya. Atas kuasa dan izinnya penulis telah diberikan kesehatan,kemampuan serta kemudahan dalam menyusun makalah ini. Mudah-mudahan dengan makalah ini dapat  membantu penulis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler.

Dalam pembuatan makalah ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar. Oleh karena itu, saran serta kritik yang dapat membangun sangat diharapkan. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. 

Penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen kami Bapak Arief Rakhman Hakim, S.IP.,M.Si. yang telah memberikan kesempatan kepada kami serta rekomendasi dan dukungannya dalam pembuatan makalah ini. Semoga isi dari makalah ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun. 

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Kasus 

2.2 Analisis Kasus

2.3 Penyelesaian Kasus

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Diplomacy adalah praktek pelaksanaan hubungan antar Negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaanya. Diplomasi mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah juridiksi. Hal ini meningkatkan saling ketergantuangan antarnegara semakin meluas juga jumlah pertemuan internasional dan konperensi multilateral serta diplomasi parlementer. Negara yang berhubungan dengan Negara lainnya dalam kesempatan dan topik yang demikian luas, kegiatan diplomatik berlangsung secara bilateral dan dilaksanakan melalui jalur diplomatik normal dari kementrian luar negeri serta melalui misi diplomatic tetap.[1]

Berbicara mengenai misi diplomatik maka berbicara pula mengenai hukum diplomatik. Secara tradisional, hukum diplomatik digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

Di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 1 (i) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan. Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut.. Kegagalan inilah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang selanjutnya menuntut adanya penyelesaian atas kegagalan Negara dalam perlindungan terhadap kekebalan diplomatik. Salah satu gangguan yang dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik, yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan.

Jika hal yang tidak menyenangkan ini sampai terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada Negara penerima (receiving state) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. 2004 silam, terjadi kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar. Berdasarkan temuan Tim Pemeriksa dari Jakarta di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon, Myanmar, bahwa penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Namun, pihak KBRI tidak mengetahui secara jelas sudah berapa lama kantor kedutaan disadap. Ulah agen intelijen junta militer Myanmar itu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asas kepatutan dan etika dalam hubungan diplomatik.

Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatic dimana hal tesebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004   ditinjau dari Konvensi Wina 1961 ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Kasus

Kronologis atas kasus penyadapan alat komunikasi yang dilakukan oleh Myanmar sebagai negara penerima terhadap perwakilan diplomatik Indonesia terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan terungkap setelah datangnya tim pemeriksaan dari Indonesia. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, tim Lembaga Sandi Negara, dan tim dari Badan Intelijen Negara.

Penyadapan yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar ditemukan di dinding ruangan Duta Besar Indonesia. Kasus ini terungkap dengan dua metode, yakni super ground (semacam sistem anti sadap) dan penurunan daya listrik. Jika daya listrik terjadi penurunan hingga mencapai 50 persen maka terindikasi terjadi penyadapan. Kasus yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar penurunan daya listrik mencapai 70 persen. Sedangkan alat sadap yang ditemukan terdapat pada saluran telepon Duta Besar Indonesia dan saluran telepon atase pertahanan.

Kekebalan dalam mengadakan komunikasi diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah negara penerima maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Konvensi wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu. Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara. Khususnya para pihak agar didalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat antara semua negara. [2]

Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Hukum internasional memberikan tatanan bagi dunia dalam rangka pemeliharaan perdamaian.

2.2 Analisis Kasus

Di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 1 (i) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai “pertanggungjawaban negara”. Salah satu gangguan yang dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik, yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada Negara penerima (receiving state) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Dalam kasus insiden penyadapan perwakilan diplomatik yang terjadi adalah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar pada tahun 2004. Kasus penyadapan ini diketahui setelah Tim Pemeriksa dari Jakarta melakukan pemeriksaan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon, Myanmar. Berdasarkan temuan mereka, penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Walaupun pihak KBRI tidak mengetahui secara jelas sudah berapa lama kantor kedutaan disadap. Akibat ulah agen intelijen Myanmar yang telah menyadap Kedubes RI di Yangoon tersebut mendapat banyak kecaman dari pihak internasional. Komisi I DPR RI meminta meninjau ulang kembali hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Myanmar. Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkapkan pemeriksaan tim gabungan keamanan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangoon, Myanmar, terungkap bahwa adanya alat penyadap yang ditemukan pada dinding kamar kerja Duta Besar RI untuk Myanmar. Ulah agen intelijen junta militer Myanmar itu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asas kepatutan dan etika dalam hubungan diplomatik. Tindakan ilegal itu menyalahi tata krama hubungan diplomatik, lanjut Djoko Susilo. Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatic dimana hal tesebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi

2.3 Penyelesaian Kasus

Kasus penyadapan terhadap KBRI di Yangoon, Myanmar telah menimbulkan rasa kekecewaan luar biasa yang di rasakan oleh bangsa Indonesia. Tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar telah menyalahi tata krama dalam hubungan diplomatikse bagaimana dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa gedumh perwakilan diplomatik kebal terhadap alat-alat negara penerima serta tidak dapat diganggu gugat. Tindakan ini mengidentifikasikan bahwa rezim penguasa di Myanmar tidak menghargai dukugan politik dan diplomatik Republik Indonesia selama ini dalam menghadapi tekanan dunia baik dalam forum internasional melalui PBB maupun dalam forum regional ASEAN.

Penyelesaian yang di ambil oleh pihak pemerintahan Indonesia sesuai dengan Piagam PBB pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 dimana lebih mengetumakan penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang ditujuakn untuk menciptakan perdamaia di muka bumi yang yelah di cita –citakan oleh setiap bangsa.  Penyelesaian tersebut juga dilandaskan pada prinsip yang utama di dalam penyelesaian sengketa internasional yaitu prinsip itikad baik (good faith).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis samapaikan sebelumnya, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan:

·         Kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dimana diatur dalam pasal 22 ayat (1): Perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Penyadapan KBRI di Myanmar adalah sebagai bukti bagaimana Myanmar sebagai negara penerima tidak mampu menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik negara asing di negaranya.

·         Atas kejadian tersebut, Myanmar sebagai negara penerima berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban dengan cara melakukan:

Pertama, mangajukan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah RI atau melalui KBRI di Myanmar dan berjanji kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.

Kedua, dengan memberikan ganti rugi nominal atau dalam bentuk perbaikan/renovasi seperti keadaan semula apabila terdapat kerusakan.

3.2  Saran

·         Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perwakilan diplomatik, maka sudah seharusnya diciptakan sebuah pengaturan hukum internasional dalam hubungan diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran perwakilan diplomatik, dalam rangka mewujudkan keamanan internasional serta demi menjaga keutuhan hubungan antar negara di dunia.

·         Agar tidak terjadinya lagi kasus pelanggaran terhadap KBRI seperti pada kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004, maka pemerintah harus lebih meningkatkan sistem atau cara-cara pengamanan perwakilan diplomatiknya, serta melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat dan kelengkapan yang terdapat di dalam gedung perwakilan diplomatik.

·         Karena belum adanya suatu kodifikasi hukum mengenai hal-hal yang menimbulkan tanggung jawab negara, maka Komisi Hukum Internasional hendaknya harus tetap berusaha untuk merancang ketentuan mengenai hal tersebut agar tercipta suatu ketentuan (code of conduct) yang mengikat secara luas bagi berbagai pihak khususnya bagi para subjek hukum internasional. Atau dengan alternatif lain, negara-negara didunia yang menjalin hubungan diplomatik membuat suatu rule (aturan) ketika melakukan hubungan diplomatik dengan suatu negara, sehingga aturan tersebut disepakati oleh pihak-pihak yang menjalankan hubungan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala , Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996

Hardiwinoto, Soekotjo, Pengatar Hukum Internasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

[1] C.Plano, Jack,  Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, alih bahasa :Wawan Juanda Edisi ketiga, cet II  (Bandung: Putra A.BArdin, 1999), hal.201

[2] http://tyokro nisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-dankekebalan-

diplsomatik-me nurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961, diakses tanggal 26) Oktober 2015, 21:50