Tuesday, April 30, 2019

ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAKAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI KUHP

Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah sebagai berikut :
Pasal 285 KUHP
Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 285 ini adalah :
1.       Perbuatannya : memaksa bersetubuh
2.       Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3.       Objek : perempuan bukan istrinya.        
Adami Chazawi (2005 : 63), Pengertian perbuatan  memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.

Menurut R. Seosilo (1994 : 209), dalam Pasal 285, memaksa disini bertujuan agar perempuan yang menjadi korban bersedia menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yaitu bersedia disetubuhi.

Sejalan dengan R. Soesilo, M.H Tirtamidjaja (Ledeng Marpaung, 2004 :53), mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Adami Chazawi (2005 : 64), Cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara yaitu kekerasan (geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam KUHP. Hanya mengenai kekerasan, ada pasal 89 KUHP yang merumuskan perluasan arti kekerasan.

Menurut R. Soesilo (1994 : 209), melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Lebih lanjut R. Soesilo (1994 : 65), Berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah di definisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Pasal 286 KUHP
Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 286 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menurut Adami Chazawi (2005 : 67), perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini adalah seorang perempuan yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Didalam Pasal 286 KUHP ini terdapat unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

R. Soesilo (1994 : 210), menjelaskan bahwa pingsan artinya ”tidak ingin atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Adami Chazawi (2005 : 68) menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain in case disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka kekadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.

Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Adami Chazawi, 2005 : 68-69).

Pasal 287 KUHP
Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :
1.       Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
2.       Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang disebut pada pasal 291 dan 294.
Menurut Adami Chazawi (2005 : 71), Berbeda dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada pasal 287 KUHP, persetubuhan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari si perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Letak pidananya adalah pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka pada Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001/PUU-VIII/2010 tentang batasan umur anak menjadi batasan umur anak yaitu yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

Pasal 288 KUHP
Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 288 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :
1.       Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka.
2.       Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
3.       Jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun.
R. Soesilo (1994 : 212), Pada dasarnya KUHP tidak mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, kecuali dari perbuatan persetubuhan tersebut menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau kematian. Yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan bersetubuh yang mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia.
Dan Lebih lanjut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
        Pasal 285 KUHP :
        -   Barangsiapa,
        -   dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
        -   memaksa seorang wanitabersetubuh dengan dia,
        -   di luar perkawinan,
“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”
   
 Menurut : SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.
Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.
              
Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. 

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menurut Drs. P.AF. Lamintang, SH (Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal.110-111.
Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan didalam        yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang  setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” tersebutt.

Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld itu ialah ‘elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis’, yang artinya : “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti’ atau ‘het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit’, yang artinya ‘setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan’.

Apa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” itupun, undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116), mengenai “ancaman kekerasan” tersebut disyaratkan sebagai berikut :
a)    bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
b)    bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Bahwa dari arrest HR tersebut di atas ternyata belum juga diperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, karena arrest tersebut hanya menjelaskan tentang cara bagaimana ancaman kekerasan itu diucapkan. Namun menurut hemat saya, “ancaman kekerasan” itu harus diartikan sebagai suatu “ancaman” yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam. 

“memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia”
HR 5 Nopember 1946
        Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan. 
HR 29 Juni 1908
        Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak diperlukan.
HR 26 Januari 1931
Juga suatu keterangan saksi yang memberi gambaran mengenai kelakuan terdakwa mengenai bidang seksuil, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti.

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231.
Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader).


R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.211-209.
Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa maumelakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini.

Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).


HR 5 Februari 1912
Ketentuan ini tidak mensyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan di luar perkawinan. 
SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231.

Yang dimaksud dengan di luar perkawinan, harus diperhatikan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973). Jadi “kawin gantung” yang dikenal sebagai salah satu bentuk perkawinan adat, tidak termasuk pengertian di dalam perkawinan. Dengan perkataan lain, dalam rangka penerapan pasal ini tetap dipandang sebagai di luar perkawinan.




Pasal 289 KUHP
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 289 KUHP :
- Barangsiapa,
- dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
- “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.
Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. 

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

“memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

HR 5 Nopember 1946
Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan. 

HR 29 Juni 1908
Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak diperlukan.

HR 26 Januari 1931
Juga suatu keterangan saksi yang memberi gambaran mengenai kelakuan terdakwa mengenai bidang seksuil, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti.

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.545.
Apa yang dimaksud dengan percabulan, didalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, dimana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masukknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (normaliter) dapat membuahi/menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sasarannya atau kemudioan dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan. Karenanya, jika sulit membuktikan telah terjadi suatu persetubuhan sebaiknya “disubsidairkan” cara pendakwaannya. Dalam pengertian percabulan ini termasuk jua perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sefihak yang menggunaka/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Percabulan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dari delik ini bisa seseorang dan bisa juga seseorang wanita.

R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212.
Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya.
Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.


Semoga Bermanfaat.

Tuesday, April 16, 2019

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA DAN UNSUR-UNSUR PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA (BW)

Pokok-Pokok Materi Hukum Perdata (Bagian 1)
Berikut saya akan bagikan materi kuliah hukum perdata, yang saya ringkas materinya dari buku karangan 
Prof. Subketi. S.H. yaitu buku "Pokok-Pokok Materi Hukum Perdata.
I. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
 Perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "per­data" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "pidana".
Ada juga orang memakai perkataan "hukum sipil" untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan "sipil" itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari "militer," maka lebih baik kita memakai istilah "hukum perdata" untuk segenap peraturan hu­kum privat materiil.
Perkataan "Hukum Perdata", adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan "hukum dagang," seperti dalam pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembuku­an (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum Per­data dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.
II. SISTEMATIK HUKUM PERDATA

Adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek vanKoophandel, disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) sekarang dianggap tidak pada tempatnya, karena Hukum Dagang sebenarnya tidaklah lain dari Hukum Perdata. Perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Di berbagai negeri yang modern, misalnya di Amerika Serikat dan di Swis juga, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri di samping pembukuan Hukum Perdata seumumnya. Oleh karena itu, sekarang terdapat suatu aliran untuk meleburkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Memang, adanya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Per­data dalam perundang-undangan kita sekarang ini, hanya terbawa oleh sejarah saja, yaitu karena di dalam hukum Rumawi — yang merupakan sumber terpenting dari Hukum Perdata di Eropah Barat — belumlah terkenal Hukum Dagang sebagaimana yang ter-
letak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang, sebab memang perdagangan internasional juga dapat dikatakan baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan.

Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :
1.  Hukum tentang diri seseorang,
2.  Hukum Kekeluargaan,
3.  Hukum Kekayaan dan
4.  Hukum warisan.

Hukum tentang diri seseorang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peratur­an perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hu­kum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawin­an beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan ten­tang kekayaan seorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewa­jiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu fihak yang tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karang­annya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.
 Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau ke­kayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, Hukum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungankeluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Waris lazimnya ditempatkan tersen­diri.

 Bagaimanakah sistematik yang dipakai oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
B.W. itu terdiri atas empat buku, yaitu :

Buku I, yang berkepala "Perihal Orang", memuat hukum ten­tang diri seseorang dan Hukum Keluarga;
        Buku II yang berkepala "Perihal Benda", memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris;
Buku III yang berkepala "Perihal Perikatan", memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;
Buku IV yang berkepala "Perihal Pembuktian dan Lewat waktu(Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan aki­bat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
 Sebagaimana kita lihat, Hukum Keluarga di dalam B.W. itu dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar ter­hadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakap­annya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan se­seorang. Perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) se­benarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasuk­kan dalam B.W. yang pada asasnya mengatur hukum perdata ma­teriil. Tetapi pernah ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian yang ter­masuk hukum acara materiil yang dapat diatur juga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materiil.

III. PERIHAL ORANG DALAM HUKUM

Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan, bahwa tiap manusia itu pembawa hak, tetapi belum begitu lama berselang masih ada budak belian yang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang saja. Peradaban kita sekarang sudah sedemi­kian majunya, hingga suatu perikatan pekerjaan yang dapat di­paksakan tidak diperbolehkan lagi di dalam hukum. Seorang yang tidak suka melakukan suatu pekerjaan yang ia harus laku­kan menurut perjanjian, tidak dapat secara langsung dipaksa un­tuk melakukan pekerjaan itu. Paling banyak ia hanya dapat di­hukum untuk membayar kerugian yang berupa uang yang untuk itu harta bendanya dapat disita. Karena memang sudah menjadi suatu asas dalam Hukum Perdata, bahwa semua kekayaan sese­orang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya. Juga yang dinamakan "kematian perdata", yaitu suatu hukuman yang me­nyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi — tidak terdapat dalam hukum sekarang ini (pasal B.W.). Hanya-
lah mungkin, seseorang — sebagai hukuman — dicabut sementara hak-haknya, misalnya kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaannya sebagai wali, haknya untuk bekerja pada angkatan bersenjata dan sebagainya.
Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Malahan, jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia di­lahirkan hidup, hal mana penting sekali berhubung dengan waris-an-warisan yang terbuka pada suatu waktu, di mana orang itu ma­sih berada di dalam kandungan.
Meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melak­sanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh undang-undang telah dinyatakan "tidak cakap," atau "kurang cakap" un­tuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang di­maksudkan di sini, ialah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan (curatele), yang selalu harus diwakili oleh orang tua­nya, walinya atau kuratornya.
IV. HUKUM PERKAWINAN
1. Arti dan syarat-syarat untuk perkawinan
Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demi­kian pasal 26 Burgerlijk Wetboek.
Apakah artinya itu? Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas lagi dari B.W., ialah polygami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawin­an yang dilangsungkan itu.
Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, ialah :
a.              kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetap-
kan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki
18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
b.              harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
c.              untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin
harus lewat 
300 hari dahulu sesudahnya putusan per-
kawinan pertama;
d.              tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua
pihak;
e.              untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin
dari orang tua atau walinya. 
*)

Tentang hal larangan untk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meski­pun saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan ipar­nya; seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
 Suami-isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak.

Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu "perkumpulan" (echtvereniging). Suami ditetapkan menjadi ke­pala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka ber­sama di samping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, me­nentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (bijstand) kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropah, bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Kekuasaan seorang suami di dalam perkawinan itu dinamakan "maritale macht" (dari bahasa Perancis mari suami).
3. Percampuran kekayaan
Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (algehele gemeenschap van goederen), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. *) Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu "perjanjian perkawinan"(huwelijksvoorwaarden). Perjan­jian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan 
4. Perjanjian perkawinan

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan(huwelijksvoorwaarden). Perjanjian yang demikian ini menurut Undang-undang harus diadakan sebelumnya per­nikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.
Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, ke­pada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat me­nyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari percam­puran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percam­puran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanji­an yang banyak terpakai, yaitu perjanjian "percampuran laba rugi" ("gemeenschap van winst en verlies") dan perjanjian "percampur­an penghasilan" ('gemeenschap van vruchten en inkomsten"").
Pada umumnya seorang yang masih di bawah umum, yaitu belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sen-
diri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi un­tuk membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang di­adakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa di sini, diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus "dibantu" ("bijgestaan") oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu mem­buat perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun mungkin perkawinannya sendiri — yang baru kemudian dilangsungkan — sah. Selanjutnya diperingatkan, apabila di dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan per­nikahan orang tua atau wali yang membantu terjadinya perjanjian itu meninggal, maka perjanjian itu batal dan pembuatan perjan­jian itu harus diulangi di depan notaris, sebab orang yang nanti harus memberi izin untuk melangsungkan perkawinan sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang membuat perjanjian perka­winan, apabila hari pernikahan sudah dekat.

5. Perceraian
Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjut­nya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan per­ceraian.


Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan per­mufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam :
a)                zina (overspel);
b)                ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating);
c)                penghukuman yang melebihi tahun karena diper­salahkan melakukan suatu kejahatan dan
d)                 penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209B.W.).

Undang-undang Perkawinan menambahkan dua alasan, u. salah satu pihak mendapat cacad badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; I). antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkar­an dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 PP 9/1975).

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada ha­kim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus di­dahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri un­tuk menggugat. Sebelum izin ini diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak (verzoeningscomparitie).

Selama perkara bergantung, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan ketetapan-ketetapan sementara, misalnya dengan memberikan izin pada si isteri untuk bertempat tinggal sendiri terpisah dari suaminya, memerintahkan supaya si suami memberi­kan nafkah tiap-tiap kali pada isterinya serta anak-anaknya yang turut pada isterinya itu dan sebagainya. Juga hakim dapat meme­rintahkan supaya kekayaan suami atau kekayaan bersama disita agar jangan dihabiskan oleh suami selama perkara masih bergan­tung.
       Larangan untuk bercerai atas permufakatan, sekarang ini su­dah lazim diselundupi dengan cara mendakwa si suami telah ber­buat zina. Pendakwaan itu lalu diakui oleh si suami. Dengan begitu alasan sah untuk memecahkan perkawinan telah dapat "dibukti­kan" di muka hakim.
Gemeenschap hapus dengan perceraian dan selanjutnya da­pat diadakan pembagian kekayaan gemeenschap itu (scheiding en deling).Apabila ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut.
6. Pemisahan kekayaan
 Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan de­ngan tetap berlangsungnya perkawinan.
Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh si isteri :
a)       apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan mem­bahayakan keselamatan keluarga;
b)       apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk ter­hadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran ke­kayaan ini akan menjadi habis;
c)       apabila si suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut ka­rena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan isterinya.
Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka itu dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan kekayaan.

Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim ber­akibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk meng­urus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi, karena perkawinan belum diputuskan, ia masih tetap tidak cakap menurut undang-undang untuk bertindak sendiri dalam hukum.

UNSUR-UNSUR HUKUM PEWARISAN INDONESIA DITINJAU DARI KU HUKUM PERDATA

1.      Pluralisme Hukum Waris di Indonesia
Di Indonesia sebagaimana Hukum Perkawinan, tentang atau mengenai sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana yang digunakan (patokan tunggal), karena ada macam-macam sistem hukum waris dan sifat pluralisme suku bangsa dan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI)[1].
Dan dalam praktiknya terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dengan penggolongan WNI yang ditentukan oleh Pasal 163 I.S. Ketiga sistem hukum tersebut yaitu: 1). Hukum Waris Perdata Belanda (selanjutnya disebut BW), 2). Hukum Waris Islam, 3). Hukum Waris Adat[2].
Hukum Waris Belanda atau BW diperuntukkan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa sebagaimana disebutkan dalam Buku II BW perihal warisan[3]. Selain itu, BW juga berlaku bagi para WNI yang menundukkan diri pada BW.
Hukum waris menurut BW pada intinya[4] menyebutkan bahwa hukum waris  adalah hukum yang mengatur kedudulan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dan sifat dari hukum waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral dan perderajatan[5].
Sementara Hukum Waris Islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam[6]. Ketentuan kewarisan tersebut selanjutnya dapat dilihat secara lengkap dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991.
Dan secara umum sifat Hukum Waris Islam menganut sistem bilateral-patrilineal yang memosisikan pria atau laki-laki pada porsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa prialah yang memunyai kewajiban untuk memberi nafkah keluarga[7].
Sementara Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi WNI asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum Waris Adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada.
Dan dengan variasi sistem hukum waris seperti tersebut di atas, maka kepada WNI diberikan hak pilih dalam penundukkannya atau kepada sistem hukum waris mana dia menyelesaikan sengketa warisnya[8].
1.      Prinsip Pewarisan Menurut KUH Perdata ( BW)
Di dalam BW tidak ditemukan pengertian tentang hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsepsi tentang pewarisan, artinya BW hanya mengatur mengenai orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan peraturan lainnya.
Masih menurut BW, tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki dan ditinggalkan oleh si pewaris. Subekti dalam salah satu bukunya menuliskan bahwa hak mewarisi sudah diatur berdasarkan undang-undang[9]. Artinya anggota-anggota dari keluarga si meninggal dibagi
dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama maka mereka itulah yang berhak mewarisi semua harta peninggalan. Namun, jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama,barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua dapat menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si meninggal tersebut[1].
Juga menurut Subekti, hak mewarisi oleh suami atau istri dari si meninggal, baru ada sejak tahun 1935 di masukkan dalam Undang-undang. Akibatnya adalah apabila tidak terdapat anak sama sekali, suami atau istri tersebut mengecualikan anggota keluarga yang lain[2].
Dan dalam hal si meninggal memunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang istri kedua, maka istri kedua tersebut tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak (dari hasil perkawinan pertama) dan paling banyak mendapat seperempat dari harta peninggalan tersebut[3].
Dalam golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Pada asasnya orang tua dipersamakan dengan saudara, namun untuk orang tua diadakan peraturan baru yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan[4].
Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan tersebut dipecah menjadi dua bagian yang sama[5]. Satu untuk para anggota dari pihak Ayah dan yang lainnya untuk para anggota dari pihak keluarga Ibu dari si meninggal[6].
Untuk seorang anak diluar perkawinan[7], bagian warisannya tergantung dari berapa banyak anggota keluarga yang sah. Jadi jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka bagian anak di luar perkawinan adalah sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya anak tersebut dilahirkan sebagai anak yang sah[8]. Namun, apabila ia menjadi ahli waris bersama sama dengan golongan kedua maka bagian anak tersebut adalah separuh atau seperdua dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan sebagai anak yang sah.
Selain itu, seorang ahli waris diperbolehkan memilih apakah akan menerima atau menolak harta warisan, atau ada pula kemungkinan seorang ahli waris menerima harta warisan tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan untuk membayar hutang-hutang si meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan tersebut[9].
Penerimaan terhadap harta warisan dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Artinya dengan tegas jika seseorang menerima kedudukannya sebagai ahli waris dengan suatu akta, dan secara diam-diam[10] jika ia melakukannya dengan suatu perbuatan. Dan waktu yang diberikan oleh Undag-undang adalah empat bulan untuk si ahli waris berpikir mau menerima atau menolak harta peninggalan dari si meninggal.
Kemudian berbicara mengenai Legitime Portie (hak mutlak mewaris), menurut pasal 913 BW, yang dimaksud dengan Legitime Portie (selanjutnya disebut LP) adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian, pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut.
Prinsip LP  menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Bagian mutlak (LP) untuk ahli waris dalam garis ke bawah, berdasarkan pasal 914 BW akan diuraikan dalam sub bagian unsur-unsur pewarisan.
Kemudian seperti yang telah dijelaskan di atas, Legitieme Portie (bagian mutlak) ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).  Artinya  para ahli waris yang berhak, yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut legitimaris)  memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat, yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUHPerdata.
Namun demikian, terhadap setiap pemberian atau penghibahan, yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka. Artinya konsep dari LP tersebut baru berlaku kalau dituntut. Kalau para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan tuntutan terhadap berkurangnya bagian mutlak mereka tersebut, maka wasiat ataupun pembagian waris yang melampaui LP tersebut tetap berlaku.
1.      Unsur-Unsur Pewarisan Menurut Sudut Pandang BW
Berdasarkan atau menurut sudut pandang BW, unsure-unsur pewarisan adalah sebagai berikut:
1.      Pewaris
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memeroleh hak dengan titleumum[11]. Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan[12].
2.      Ahli Waris
3.      Ahli waris menurut Undang-undang
Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut[13]:
(1)     1/3 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.
(2)     1/2 dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.
(3)    3/4 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
(4)     1/2 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi kloving. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan 3/4, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/klovingsehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh 1/4 dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan 1/4 dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi 1/2 bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekadar nafkah untuk hidup seperlunya
Lalu, Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu[14]:
1)      Golongan pertama
Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi[15]. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak 1/5 bagian dari harta warisan[16].
Apabila salah satu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut plaatsvervulling dan dalam system hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris pasambei) sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/25 bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris)[17].
2)      Golongan kedua
Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 1/4 bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh ¼ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh 1/6 bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut[18]:
1.      a)1/2 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
2.      b)1/3 bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
3.      c)1/4 bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.
Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai hali waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukkan bagi saudara seibu[19].
3)      Golongan ketiga
Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek[20].
Cara pembagiannya adalah harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ayah dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1)[21]:
1.      a)1/2 untuk pihak ayah.
2.      b)1/2 untuk pihak ibu.
4)      Golongan keempat
Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dna bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya[22].
1.      Ahli waris menurut wasiat
Menurut Pasal 874 s.d. Pasal 894, Pasal 913 s.d. Pasal 929 dan Pasal 930 s.d. Pasal 1022 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang seseorang, dua orang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris berdasarkan wasiat. Menurut Pasal 874 harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Oleh karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut erfstelling. Erfstellingadalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut testamentaire erfgenaam. Testamentaire erfgenaam adalah ali waris menurut wasiat.
Ahli waris dimaksud menurut undang-undang adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal onder algemene title. Oleh karena itu, catatan para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan sama sekali. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya legitieme portie (bagian mutlak). Ahli waris yang menerima legitieme portie disebut legitimaris. Poris bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para legitimaris.
Dari keempat golongan ahli waris yang telah diuraikan dan dicontohkan di atas, berlaku ketentuan bahwa golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Karena itu, jika ada golongan kesatu, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tidak menjadi ahli waris. Jika golongan kesatu tidak ada, maka golongan kedua yang menjadi ahli waris. Selanjutnya, jika golongan kesatu dan kedua tidak ada, maka golongan ketiga atau keempat menjadi ahli waris. Golongan kesatu adalah anak-anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah dengan tidak ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris, maka seluruh harta peninggalan pewaris menjadi milik negara.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas dan ke samping sehingga tampak anggota keluarga yang lebih dekat menutup haknya anggota keluarga yang lebih jauh. Lain halnya seseorang yang mendapat harta warisan melalui surat wasit atau testamen, jumlahnya tidak tentu karena orang yang memperoleh harta semacam ini tergantung dari kehendak pemberi wasiat. Suatu surat wasiat biasanya berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan. Akan tetapi, juga seperti ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris.
Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau legitime portie ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Adapun peraturan mengenai legitime portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat menurut kehendak hatinya sendiri. Berdasarkan hal di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1.      Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian).
2.      Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikia, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.
3.      Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidakcakap untuk menjadi ahli waris.

[1] Ibid.
[2] Ibid. hal 99
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Subekti, Ibid.hal.100.
[6]Dalam hal ini, dalam masing-masing golongan lalu diadakan pembagian seolah-olah disitu telah terbuka suatu warisan sendiri. Jika dari pihak salah satu orang tua tidak ada terdapat ahli waris sama sekali maka seluruh warisan jatuh kepada pihak keluarga orang tua yang lain, Lihat: Subekti, Ibid .
[7] Tidak termasuk anak hasil zinah,lihat: ketentuan BW mengenai anak hasil zinah.
[8] Ibid.
[9] Ibid.hal.103.
[10]Artinya si ahli waris tersebut mengambil atau menjual barang-barang warisan atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, baca: Subekti, Ibid,hal 103
[11] A. Pitlo, Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Intermasa, 1990, hal. 1
[12]Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 6
[13] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 86
[14] Eman Suparman, Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005 , hal. 30
[15] Ibid, hal 30
[16] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, op. cit., hal. 87
[17] Ibid.
[18] Ibid, hal 88.
[19] Ibid.
[20] Ibid, hal 90
[21] Ibid.
[22] Ibid. hal 91
[1] Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam SIstem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,cet.ke-2,2008,hal. 252.
[2] Ibid. hal 253.
[3] Khususnya dalam title 12 sampai dengan title 18 BW.
[4] Lihat: pasal 830 BW.
[5] Titik Triwulan Tutik, op.cit., hal 253.
[6] Ibid.
[7] Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung: Pioner Jaya,1987, hal 85
[8] Titik Triwulan Tutik, op.cit., hal 254.
[9] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, cet. XXXIII, 2011, hal. 98.


Aqua Land Kota Serang